5 Ungkapan Kemarahan Ahok pada Birokrat Pemprov DKI Soal Bus Sumbangan

Jakarta - Wagub DKI Basuki T Purnama yang akrab disapa Ahok dikenal sebagai pejabat yang ceplas ceplos. Dia bicara apa adanya bila melihat sesuatu yang tak wajar. Bahkan terang-terangan dia ungkapkan ke publik. Kali ini Ahok kembali marah pada jajaran birokrat DKI. Apa yang membuat Ahok marah?

"Cari alasan baru lagi dia (Plt Sekda). Ini intinya dia itu tidak mau menerima sumbangan bus, sekarang alasannya karena bus yang akan diberikan berbahan bakar solar, sedangkan sesuai Perda Pengendalian Udara maka disarankan untuk pakai bus berbahan bakar gas," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (25/3).

Ahok geram kepada sejumlah birokrat DKI yang dinilainya 'main-main'. Berikut 7 ungkapan kemarahan Ahok pada birokrat DKI soal sumbangan bus dan TransJ berkarat:

1. Ahok Marah Soal Aturan yang Mencla Mencle

Ahok mengungkapkan kekesalannya. Jajaran birokrat Pemprov DKI malah menolak sumbangan 30 bus CSR dari sejumlah perusahaan. Alasan yang diungkapkan jajajran birokrat itu karena bahan bakar bus itu solar. Padahal, menurut Ahok sejumlah bus milik Pemprov DKI berbahan bakar solar.

"Kenapa yang lain enggak dikenai peraturan ini. Kalau dibilang seluruh bus, sekarang kenapa mikrolet dan metromini yang keluarkan asap itu tidak dikandangin?" kata Ahok di balai kota.

Ahok memberi bukti soal pengadaan bus di Dishub DKI yang masih berbahan bakar solar. Tapi mengapa bus sumbang yang masih bagus dan fresh ditolak.

"Tahun lalu pengadaan bus di Dishub pun banyak yang pakai solar. Harusnya kalau mau tegakkan peraturan ya konsisten. Kenapa cuma bus sumbangan yang kena aturan ini," ungkapnya.

sumber :http://news.detik.com/read/2014/03/26/065504/2536733/10/5-ungkapan-kemarahan-ahok-pada-birokrat-pemprov-dki-soal-bus-sumbangan?ntprofil

Read More

Indonesia Pimpin Pencarian Malaysia Airlines MH370

Liputan6.com, Kuala Lumpur- Pemerintah Malaysia mengumumkan pembagian koridor pencarian dan penyelidikan terbaru untuk mencari keberadaan pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200 ER dengan nomor penerbangan MH370.

Pertama, Koridor Selatan yang dipimpin Indonesia dan Australia. Kedua, Koridor Utara yang dipimpin China dan Kazakhstan. Ada 26 negara yang terlibat dalam pencarian, di antaranya China, Uzbekistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Australia.

"Pencarian di Koridor Utara dan Selatan dimulai. Sejumlah negara seperti Malaysia, Australia, China, Indonesia dan Kazakhstan telah memulai pencarian," kata Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Transportasi Malaysia Hishammuddin Hussein, seperti dimuat The Star, Rabu (18/3/2014).

"Australia dan Indonesia setuju untuk memimpin pencarian di daerah mereka. Malaysia juga meminta tolong para pemimpin ASEAN (Asia Tenggara) untuk membantu mengerahkan pasukan udara dan darat," imbuh dia.

Dia menjelaskan, kedua koridor itu berada di sekitar wilayah Indonesia, Australia, China dan Kazakhstan. Sedangkan negara lain yang tidak masuk dalam koridor pencarian membantu negara yang pemimpin operasi pencarian.

"Total wilayah yang kami sekarang adalah sekitar 2,24 juta mil persegi," ujar Hishammuddin.

Koridor Selatan yang dipimpin Indonesia dan Australia meliputi Pulau Sumatera, Kepulauan Cocos (pulau di sebelah barat daya Banten), hingga Kepulauan Keeling (dekat Cocos). Sedangkan untuk Koridor Utara berada di wilayah sekitar China dan Kazakhstan.

Teka-teki keberadaan pesawat MH370 belum terungkap. Berbagai dugaan bergulir, seperti pesawat meledak di udara, dibajak atau disabotase dan dibawa ke suatu tempat, atau jangan-jangan pilot bunuh diri di pesawat. Namun penyelidikan terbaru difokuskan pada dugaan sabotase setelah sistem komunikasi diketahui dimatikan dari pesawat.

Hasil penyelidikan terhadap alat simulator penerbangan yang disita polisi, terlacak 5 landasan pacu bandara yang diduga sebagai tempat pendaratan pesawat MH370. Yakni Bandara Internasional Male di Maldives, 3 landasan pacu di India dan Sri Lanka, dan 1 landasan di Pulau Diego Garcia. (Elin Yunita Kristanti)

sumber : http://news.liputan6.com/read/2024655/indonesia-pimpin-pencarian-malaysia-airlines-mh370

Read More

Safari ke Blitar pada jam kerja, Jokowi terus menuai kecaman

MERDEKA.COM. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memilih menemani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Malang dan Blitar. Sikap Jokowi ini langsung menuai kecaman.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, sikap Jokowi yang memilih mengikuti agenda partai ketimbang mengurus Jakarta sudah merugikan masyarakat. "Ini jabatan publik. Dalam jabatan publik, kepercayaan publik atau trust public itu nomor satu. Kalau publik sudah meragukan apakah (Jokowi) masih fokus atau tidak, akan menjadi masalah besar," ujar Adhie yang dihubungi wartawan, Rabu (12/3).

Adhie menegaskan, Jokowi yang juga menjadi kader PDIP tidak mungkin menolak perintah partainya. Alasannya, Jokowi masih membutuhkan kekuatan politik untuk menopangnya.

"Partai yang mengajak (Jokowi) harus pahami. Partai secara kolektif menggunakan fasilitas atau aparatur negara untuk kepentingan partainya, secara moral tidak boleh. Melanggar UU," katanya.

Adhie menambahkan, PDI Perjuangan harus mengerti posisi mantan wali kota Solo ini. Walaupun, Jokowi diusung oleh PDIP tetapi saat ini Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang dipilih rakyat dan menjadi milik rakyat.

Seknas yakin Jokowi jadi capres

PDIP sejauh ini masih menyimpan rapat-rapat calon presidennya. Namun Seknas yakin, Mega akan memilih Jokowi sebagai capres.

"Pasti nanti rekomendasi jatuh ke Jokowi, kalau ada yang tanya gimana kalau Jokowi tidak muncul dari PDI Perjuangan? Tidak mungkin, pasti dari PDIP," kata Presidium Seknas Jokowi Dadang Juliantara.

Soal sosok cawapres, Dadang menilai sebaiknya yang mencari adalah Jokowi. "Soal wacapres, Pak Jokowi yang menentukan siapa calonnya. Toh nanti dia yang akan berkerja bersama dengan Jokowi, jadi biar Jokowi yang pilih siapa yang cocok dengannya," imbuhnya.

sumber: http://id.berita.yahoo.com/foto/safari-ke-blitar-pada-jam-kerja-jokowi-terus-photo-195642381.html

Read More

Pengamat: PDIP Jangan Eksploitasi Jokowi!

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didaulat sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional PDI Perjuangan mulai 1 Maret 2014. Pria yang biasa disapa Jokowi itupun menegaskan dirinya menerima tugas tersebut dan akan ikut berkampanye keliling Indonesia sampai masa kampanye Pemilu Legislatif nanti.

Terkait hal itu, pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan keputusan Jokowi menerima tugas itu. Menurut Yayat, semestinya sebagai seorang kepala daerah, Jokowi harus tetap fokus mengurus daerah yang dipimpin dan tak terlalu banyak berkecimpung dalam persoalan internal partainya.

"Apakah Pak Jokowi bisa wisdom (bijak), apakah beliau pilih kepentingan partai atau warganya? Kalau permasalahannya sudah sampai di sini, sebaiknya seorang Gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," ujar Yayat di Jakarta, Senin, (3/3/2014).

Apalagi menurutnya, permasalahan Jakarta saat ini begitu kompleks. Beberapa program seperti mengatasi masalah banjir, macet dan program-program lainnya sampai kini prosesnya masih tersendat. Untuk itu menurutnya, Jokowi tak boleh tutup mata dan lebih memilih mendahulukan kepentingan partai ketimbang warga Jakarta yang telah memilihnya.

"Beliau harus tetap konsentrasi yang dikedepankan itu mengurus Jakarta. Kalau mau ambil cuti untuk kampanye ya itu hak beliau, tapi ya tetap harus konsentrasi dan jangan sampai terpecah konsentrasi hanya karena urusan kampanye," jelas dia.

Ia pun berharap agar PDIP, selaku partai pengusung Jokowi tak terlalu mengeksploitasi Jokowi dengan memberi tugas terlalu berat sebagai juru kampanye. Walaupun di satu sisi, ia mengakui Jokowi memang menjadi magnet tersendiri untuk mendulang suara PDIP di Pemilu nanti.

"Intinya Jangan mengeksploitasi Gubernur untuk kepentingan partai. Alangkah bagusnya seorang Gubernur itu lebih mengutamakan urus warganya," tegasnya.

Jokowi sendiri mengakui telah ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas). Untuk menjalankan tugas tersebut, Jokowi mengaku telah mendapatkan izin dari Mendagri.

"Per 1 Maret akan jadi jurkamnya PDIP, saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menjadi Jurkamnas jelas akan menyita waktu Jokowi yang selama ini telah sudah sibuk mengurus permasalahan Jakarta. Namun, mantan Walikota Solo itu meyakinkan tidak akan mengabaikan tugasnya sebagai gubernur.

Dirinya akan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkampanye. "Sabtu-Minggu itu kan hari libur. Bisa saya gunakan untuk apa saja. Untuk liburan sama keluarga, blusukan, dan untuk kampanye," ungkap jokowi.

Jokowi merasa selama menjabat sebagai gubernur, dirinya telah banyak mengorbankan hari libur untuk tetap bekerja, baik itu turun langsung ke lapangan atau mengurus hal-hal yang bersifat administratif. karena itu wajar bila kali ini ia menjadikan waktu libur untuk berkampanye.

"Ya kan sehari-hari termasuk Sabtu atau Minggu selama 1,5 tahun saya menjabat sudah selalu saya pakai blusukan. Ya nggak apa-apa dong kalau belakangan ini (hari libur) saya pakai untuk partai," ucap Jokowi. - 

sumber: http://news.liputan6.com/read/2017900/pengamat-pdip-jangan-eksploitasi-jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didaulat sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional PDI Perjuangan mulai 1 Maret 2014. Pria yang biasa disapa Jokowi itupun menegaskan dirinya menerima tugas tersebut dan akan ikut berkampanye keliling Indonesia sampai masa kampanye Pemilu Legislatif nanti.

Terkait hal itu, pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan keputusan Jokowi menerima tugas itu. Menurut Yayat, semestinya sebagai seorang kepala daerah, Jokowi harus tetap fokus mengurus daerah yang dipimpin dan tak terlalu banyak berkecimpung dalam persoalan internal partainya.

"Apakah Pak Jokowi bisa wisdom (bijak), apakah beliau pilih kepentingan partai atau warganya? Kalau permasalahannya sudah sampai di sini, sebaiknya seorang Gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," ujar Yayat di Jakarta, Senin, (3/3/2014).

Apalagi menurutnya, permasalahan Jakarta saat ini begitu kompleks. Beberapa program seperti mengatasi masalah banjir, macet dan program-program lainnya sampai kini prosesnya masih tersendat. Untuk itu menurutnya, Jokowi tak boleh tutup mata dan lebih memilih mendahulukan kepentingan partai ketimbang warga Jakarta yang telah memilihnya.

"Beliau harus tetap konsentrasi yang dikedepankan itu mengurus Jakarta. Kalau mau ambil cuti untuk kampanye ya itu hak beliau, tapi ya tetap harus konsentrasi dan jangan sampai terpecah konsentrasi hanya karena urusan kampanye," jelas dia.

Ia pun berharap agar PDIP, selaku partai pengusung Jokowi tak terlalu mengeksploitasi Jokowi dengan memberi tugas terlalu berat sebagai juru kampanye. Walaupun di satu sisi, ia mengakui Jokowi memang menjadi magnet tersendiri untuk mendulang suara PDIP di Pemilu nanti.

"Intinya Jangan mengeksploitasi Gubernur untuk kepentingan partai. Alangkah bagusnya seorang Gubernur itu lebih mengutamakan urus warganya," tegasnya.

Jokowi sendiri mengakui telah ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas). Untuk menjalankan tugas tersebut, Jokowi mengaku telah mendapatkan izin dari Mendagri.

"Per 1 Maret akan jadi jurkamnya PDIP, saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menjadi Jurkamnas jelas akan menyita waktu Jokowi yang selama ini telah sudah sibuk mengurus permasalahan Jakarta. Namun, mantan Walikota Solo itu meyakinkan tidak akan mengabaikan tugasnya sebagai gubernur.

Dirinya akan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkampanye. "Sabtu-Minggu itu kan hari libur. Bisa saya gunakan untuk apa saja. Untuk liburan sama keluarga, blusukan, dan untuk kampanye," ungkap jokowi.

Jokowi merasa selama menjabat sebagai gubernur, dirinya telah banyak mengorbankan hari libur untuk tetap bekerja, baik itu turun langsung ke lapangan atau mengurus hal-hal yang bersifat administratif. karena itu wajar bila kali ini ia menjadikan waktu libur untuk berkampanye.

"Ya kan sehari-hari termasuk Sabtu atau Minggu selama 1,5 tahun saya menjabat sudah selalu saya pakai blusukan. Ya nggak apa-apa dong kalau belakangan ini (hari libur) saya pakai untuk partai," ucap Jokowi. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2017900/pengamat-pdip-jangan-eksploitasi-jokowi#sthash.irGqv7GU.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didaulat sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional PDI Perjuangan mulai 1 Maret 2014. Pria yang biasa disapa Jokowi itupun menegaskan dirinya menerima tugas tersebut dan akan ikut berkampanye keliling Indonesia sampai masa kampanye Pemilu Legislatif nanti.

Terkait hal itu, pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan keputusan Jokowi menerima tugas itu. Menurut Yayat, semestinya sebagai seorang kepala daerah, Jokowi harus tetap fokus mengurus daerah yang dipimpin dan tak terlalu banyak berkecimpung dalam persoalan internal partainya.

"Apakah Pak Jokowi bisa wisdom (bijak), apakah beliau pilih kepentingan partai atau warganya? Kalau permasalahannya sudah sampai di sini, sebaiknya seorang Gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," ujar Yayat di Jakarta, Senin, (3/3/2014).

Apalagi menurutnya, permasalahan Jakarta saat ini begitu kompleks. Beberapa program seperti mengatasi masalah banjir, macet dan program-program lainnya sampai kini prosesnya masih tersendat. Untuk itu menurutnya, Jokowi tak boleh tutup mata dan lebih memilih mendahulukan kepentingan partai ketimbang warga Jakarta yang telah memilihnya.

"Beliau harus tetap konsentrasi yang dikedepankan itu mengurus Jakarta. Kalau mau ambil cuti untuk kampanye ya itu hak beliau, tapi ya tetap harus konsentrasi dan jangan sampai terpecah konsentrasi hanya karena urusan kampanye," jelas dia.

Ia pun berharap agar PDIP, selaku partai pengusung Jokowi tak terlalu mengeksploitasi Jokowi dengan memberi tugas terlalu berat sebagai juru kampanye. Walaupun di satu sisi, ia mengakui Jokowi memang menjadi magnet tersendiri untuk mendulang suara PDIP di Pemilu nanti.

"Intinya Jangan mengeksploitasi Gubernur untuk kepentingan partai. Alangkah bagusnya seorang Gubernur itu lebih mengutamakan urus warganya," tegasnya.

Jokowi sendiri mengakui telah ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas). Untuk menjalankan tugas tersebut, Jokowi mengaku telah mendapatkan izin dari Mendagri.

"Per 1 Maret akan jadi jurkamnya PDIP, saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menjadi Jurkamnas jelas akan menyita waktu Jokowi yang selama ini telah sudah sibuk mengurus permasalahan Jakarta. Namun, mantan Walikota Solo itu meyakinkan tidak akan mengabaikan tugasnya sebagai gubernur.

Dirinya akan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkampanye. "Sabtu-Minggu itu kan hari libur. Bisa saya gunakan untuk apa saja. Untuk liburan sama keluarga, blusukan, dan untuk kampanye," ungkap jokowi.

Jokowi merasa selama menjabat sebagai gubernur, dirinya telah banyak mengorbankan hari libur untuk tetap bekerja, baik itu turun langsung ke lapangan atau mengurus hal-hal yang bersifat administratif. karena itu wajar bila kali ini ia menjadikan waktu libur untuk berkampanye.

"Ya kan sehari-hari termasuk Sabtu atau Minggu selama 1,5 tahun saya menjabat sudah selalu saya pakai blusukan. Ya nggak apa-apa dong kalau belakangan ini (hari libur) saya pakai untuk partai," ucap Jokowi. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2017900/pengamat-pdip-jangan-eksploitasi-jokowi#sthash.irGqv7GU.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didaulat sebagai juru kampanye (Jurkam) nasional PDI Perjuangan mulai 1 Maret 2014. Pria yang biasa disapa Jokowi itupun menegaskan dirinya menerima tugas tersebut dan akan ikut berkampanye keliling Indonesia sampai masa kampanye Pemilu Legislatif nanti.

Terkait hal itu, pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan keputusan Jokowi menerima tugas itu. Menurut Yayat, semestinya sebagai seorang kepala daerah, Jokowi harus tetap fokus mengurus daerah yang dipimpin dan tak terlalu banyak berkecimpung dalam persoalan internal partainya.

"Apakah Pak Jokowi bisa wisdom (bijak), apakah beliau pilih kepentingan partai atau warganya? Kalau permasalahannya sudah sampai di sini, sebaiknya seorang Gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," ujar Yayat di Jakarta, Senin, (3/3/2014).

Apalagi menurutnya, permasalahan Jakarta saat ini begitu kompleks. Beberapa program seperti mengatasi masalah banjir, macet dan program-program lainnya sampai kini prosesnya masih tersendat. Untuk itu menurutnya, Jokowi tak boleh tutup mata dan lebih memilih mendahulukan kepentingan partai ketimbang warga Jakarta yang telah memilihnya.

"Beliau harus tetap konsentrasi yang dikedepankan itu mengurus Jakarta. Kalau mau ambil cuti untuk kampanye ya itu hak beliau, tapi ya tetap harus konsentrasi dan jangan sampai terpecah konsentrasi hanya karena urusan kampanye," jelas dia.

Ia pun berharap agar PDIP, selaku partai pengusung Jokowi tak terlalu mengeksploitasi Jokowi dengan memberi tugas terlalu berat sebagai juru kampanye. Walaupun di satu sisi, ia mengakui Jokowi memang menjadi magnet tersendiri untuk mendulang suara PDIP di Pemilu nanti.

"Intinya Jangan mengeksploitasi Gubernur untuk kepentingan partai. Alangkah bagusnya seorang Gubernur itu lebih mengutamakan urus warganya," tegasnya.

Jokowi sendiri mengakui telah ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas). Untuk menjalankan tugas tersebut, Jokowi mengaku telah mendapatkan izin dari Mendagri.

"Per 1 Maret akan jadi jurkamnya PDIP, saya juga sudah dapat izin dari Mendagri," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menjadi Jurkamnas jelas akan menyita waktu Jokowi yang selama ini telah sudah sibuk mengurus permasalahan Jakarta. Namun, mantan Walikota Solo itu meyakinkan tidak akan mengabaikan tugasnya sebagai gubernur.

Dirinya akan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkampanye. "Sabtu-Minggu itu kan hari libur. Bisa saya gunakan untuk apa saja. Untuk liburan sama keluarga, blusukan, dan untuk kampanye," ungkap jokowi.

Jokowi merasa selama menjabat sebagai gubernur, dirinya telah banyak mengorbankan hari libur untuk tetap bekerja, baik itu turun langsung ke lapangan atau mengurus hal-hal yang bersifat administratif. karena itu wajar bila kali ini ia menjadikan waktu libur untuk berkampanye.

"Ya kan sehari-hari termasuk Sabtu atau Minggu selama 1,5 tahun saya menjabat sudah selalu saya pakai blusukan. Ya nggak apa-apa dong kalau belakangan ini (hari libur) saya pakai untuk partai," ucap Jokowi. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2017900/pengamat-pdip-jangan-eksploitasi-jokowi#sthash.irGqv7GU.dpuf

Read More